Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur nasional. Dalam pidatonya pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6), Prabowo menyatakan bahwa dirinya lebih percaya pada efisiensi dan ketepatan waktu yang ditawarkan oleh sektor swasta dibanding BUMN dalam menyelesaikan proyek-proyek fisik besar.
Ia menilai bahwa BUMN kerap bersikap lamban dan boros dalam menjalankan tugasnya. Parahnya lagi, menurut Prabowo, perilaku tersebut dianggap seolah-olah bukan masalah karena selalu ada penyertaan modal negara (PMN) sebagai penyangga. “Harus kita akui, seringkali BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau dia boros, tidak apa-apa karena nanti ada Menteri Keuangan yang akan kasih PMN. Apa ini PMN-PMN?” ujar Prabowo dengan nada tajam.
Lebih lanjut, Prabowo mempertanyakan relevansi PMN dalam konteks perusahaan profesional. Ia mencontohkan bahwa perusahaan besar internasional umumnya tidak mengandalkan skema suntikan dana seperti itu untuk bertahan dan berkembang. “Kalau kita tanya perusahaan besar internasional, apakah mereka punya PMN? Tidak ada,” tegasnya.
Dengan latar belakang itu, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintahannya akan mendorong keterlibatan sektor swasta secara lebih luas dalam pembangunan infrastruktur nasional. Ia bahkan menyatakan secara terbuka bahwa dirinya mengundang swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek infrastruktur strategis. “Saya menyambut baik seluruh pihak swasta yang ingin berinvestasi. Fasilitasi mereka, amankan, dan jangan ganggu rencana besar ini,” ucapnya memberi instruksi kepada para pejabat terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah entitas baru yang diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong investasi infrastruktur bersama pihak swasta. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum dan kepastian regulasi sebagai fondasi utama agar iklim investasi di Indonesia semakin kondusif. “Danantara siap ikut investasi pada proyek infrastruktur. Kita akan tegakkan hukum. Hanya dengan kepastian hukum, iklim usaha akan berkembang dengan baik,” tutupnya. <spl>
Komentar