Jakarta – Meskipun program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah disorot karena ribuan anak mengalami keracunan, pemerintah menegaskan program ini tetap berjalan. Pemerintah juga mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi anak.
Pemerintah Tetap Jalankan MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan arahan presiden yang meminta agar program MBG tidak berhenti meski kasus keracunan muncul. Ia menekankan tanggung jawab SPPG yang bermasalah untuk membantu korban dan keluarga, termasuk menangani trauma psikologis.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa pemerintah menanggung seluruh biaya perawatan korban keracunan MBG. Ia menjelaskan bahwa daerah yang sudah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) bisa mengajukan klaim lewat asuransi, sedangkan daerah yang belum menetapkan KLB membuat BGN menanggung langsung biayanya.
Langkah Pencegahan dan Evaluasi
Pemerintah mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) untuk dapur MBG. Target pemerintah adalah semua SPPG memiliki sertifikat tersebut dalam satu bulan.
Selain itu, pemerintah memperkuat sistem pelaporan keracunan pangan. Puskesmas dan dinas kesehatan mengirim laporan harian dan mingguan, lalu BGN dan Kemenkes mengonsolidasikannya.
Pemerintah juga merencanakan evaluasi efektivitas MBG setiap enam bulan. Evaluasi ini menggunakan parameter tinggi badan, berat badan, dan data Survei Gizi Nasional (SGN).
Kasus keracunan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menghentikan langkah pemerintah untuk melanjutkan program. Pemerintah memperketat standar keamanan pangan, meningkatkan pengawasan, dan melakukan evaluasi berkala. Dengan langkah tersebut, anak-anak tetap mendapat manfaat gizi sekaligus terlindungi dari risiko kesehatan.
Komentar