Oleh: Formatur Ketua Umum HIPMA Gowa Komisariat UNM Periode 2026–2027 (Akhmad Dzul Fadli)
Setiap organisasi memiliki masa kepemimpinan. Namun, tidak semua pemimpin menyadari pentingnya menyiapkan akhir masa jabatannya. Padahal, regenerasi bukan sekadar pergantian nama dalam struktur kepengurusan. Regenerasi merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi untuk menjaga keberlanjutan kaderisasi sekaligus membuka ruang pengabdian bagi generasi berikutnya.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIPMA Gowa menjalankan kepengurusan periode 2022–2024. Kini, masa kepengurusan tersebut telah melampaui batas waktu sebagaimana organisasi atur dalam konstitusi. Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab VII Pasal 17 secara tegas menetapkan masa kepengurusan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) selama dua tahun.
Ketentuan tersebut harus menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi. Terlebih lagi, ART Bab III Pasal 6 tentang Hak Anggota bagian (b) menegaskan kewajiban setiap anggota untuk menaati AD, ART, RRO, dan GBPK. Namun, hingga November 2026, HIPMA Gowa belum menggelar Musyawarah Besar (MUBES) sebagai forum regenerasi kepemimpinan.
Tentu, kita tidak mengabaikan berbagai kerja dan pengabdian DPP selama ini. Sejumlah capaian, seperti pembenahan Asrama HIPMA Gowa dan penyelenggaraan Pendidikan Kader Madya (PKM), patut mendapat apresiasi. Namun, keberhasilan menyelesaikan satu persoalan tidak boleh membuat organisasi mengabaikan persoalan kelembagaan lainnya. Karena itu, seluruh elemen organisasi perlu kembali memprioritaskan agenda regenerasi.
Dinamika Kepentingan dan MUSLUB sebagai Jalan Regenerasi
Kita juga perlu memahami bahwa persoalan ini tidak semata-mata muncul karena pengurus tidak ingin menyelenggarakan MUBES. Keinginan untuk menggelar forum tersebut sebenarnya ada. Namun, dinamika kepentingan dan kalkulasi politik di antara Koordinatorat dan Komisariat tampaknya menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya kesepakatan mengenai penyelenggaraan MUBES.
Dalam organisasi, perbedaan kepentingan merupakan hal yang wajar. Setiap Koordinatorat dan Komisariat memiliki aspirasi, setiap kader menyimpan harapan, dan setiap generasi membawa gagasan tentang masa depan organisasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menghalangi organisasi menjalankan mandat konstitusi.
Menghadapi situasi ini, Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) patut menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kebuntuan kelembagaan sekaligus mengembalikan proses regenerasi ke jalur konstitusional. MUSLUB bukan bentuk pengingkaran terhadap pengabdian pengurus sebelumnya. Forum ini juga bukan upaya menghapus sejarah maupun kontribusi para senior. Sebaliknya, MUSLUB menawarkan jalan keluar agar HIPMA Gowa tidak terus terjebak dalam ketidakpastian kepemimpinan.
Seluruh pihak tentu harus menjalankan MUSLUB dengan mengacu pada AD/ART serta mekanisme yang sah dalam konstitusi HIPMA Gowa. Ada satu prinsip yang perlu kita sepakati bersama: konstitusi tidak boleh sekadar menjadi dokumen yang kita baca ketika membutuhkan legitimasi, lalu kita abaikan ketika berhadapan dengan kepentingan.
ART telah menetapkan masa kepengurusan selama dua tahun. Karena itu, seluruh elemen organisasi harus menghormati dan menjalankan ketentuan tersebut. Organisasi tidak boleh membiarkan ketidakpastian regenerasi terus berlanjut tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas.
Sudah saatnya seluruh komponen HIPMA Gowa duduk bersama, mengesampingkan kalkulasi kepentingan sesaat, dan membangun kesepahaman untuk membuka jalan regenerasi. Dengan demikian, organisasi dapat menghadirkan proses pergantian kepemimpinan yang adil, transparan, serta tetap berpegang teguh pada konstitusi.




Komentar
https://addlinks.pro/VpDuV