GOWA – Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Gowa Komisariat Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (20/11/2026) sore. Sekitar 70 kader mengikuti aksi damai tersebut dengan mengangkat sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penolakan militerisme di ranah sipil, hingga dinamika internal organisasi.
Dalam aksi itu, massa mengusung grand isu “Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional dan Tolak Militerisme di Ranah Sipil”. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan tersebut di lokasi demonstrasi.
Sebanyak 15 kader menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka mengangkat berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah dan pihak terkait, baik pada tingkat nasional maupun daerah.
Jenderal Lapangan, Boby, mengatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam merespons berbagai persoalan publik. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan, mulai dari isu nasional hingga persoalan daerah dan internal organisasi.
“Aksi pada hari ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa, baik dari tingkat nasional sampai isu lokal. Kami juga tidak menutup mata terkait isu internal di HIPMA Gowa itu sendiri,” ujar Boby.
Massa Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Dalam isu lingkungan, massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemerintah menangani karhutla dan memulihkan lingkungan secara menyeluruh.
Selain itu, massa menuntut perlindungan serta pemenuhan hak masyarakat terdampak. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan.
Massa turut menyuarakan penolakan terhadap praktik militerisasi di ruang pendidikan. Mereka menolak perluasan jabatan sipil bagi anggota TNI/Polri yang masih aktif. Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk menjaga ruang sipil, terutama lingkungan pendidikan, agar tetap bebas dari praktik militerisme.
HIPMA Gowa Komisariat UNM Soroti Persoalan Internal Organisasi.
Selain mengangkat isu nasional dan daerah, HIPMA Gowa Komisariat UNM turut menyoroti persoalan internal organisasi. Salah satu tuntutan mereka mendesak Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIPMA Gowa segera membuka forum Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB).
Formatur Ketua Umum, Akhmad Dzul Fadli, menegaskan bahwa tuntutan tersebut berkaitan dengan masa jabatan kepengurusan yang menurut mereka telah melampaui ketentuan konstitusi organisasi.
“Kami mendesak MPO untuk membuka Musyawarah Luar Biasa, karena masa jabatan yang diemban sudah lewat dari koridor Konstitusi,” tegasnya.
- Secara keseluruhan, massa menyampaikan tujuh tuntutan dalam aksi tersebut, yakni:
- Mendesak pemerintah menangani karhutla dan memulihkan lingkungan secara menyeluruh.
- Menuntut perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat terdampak.
- Mendesak pengusutan tuntas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan.
- Menolak praktik militerisasi di ruang pendidikan.
- Menolak perluasan jabatan sipil bagi aparat TNI/Polri yang masih aktif.
- Meminta Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan perhatian terhadap organisasi kepemudaan.
- Mendesak MPO HIPMA Gowa membuka forum Musyawarah Luar Biasa.
Massa memusatkan aksi di kawasan perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, dengan titik kumpul di Sekretariat HIPMA Gowa Komisariat UNM.
Dalam demonstrasi tersebut, Boby bertindak sebagai Jenderal Lapangan, sedangkan Maulana menjabat Wakil Jenderal Lapangan.
Melalui aksi ini, HIPMA Gowa Komisariat UNM menegaskan sikap terhadap berbagai persoalan publik sekaligus mendorong penyelesaian konflik internal organisasi melalui mekanisme konstitusional.




Komentar