Makassar – Pemerintah Kota Makassar memperkuat pengelolaan sampah berbasis energi dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Gowa dan Maros dalam proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa. Gubernur Sulawesi Selatan memimpin langsung penandatanganan kerja sama tersebut di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (4/4/2026).
Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, hadir menyaksikan kesepakatan lintas daerah itu. Ia menegaskan pemerintah pusat mendorong proyek ini sebagai solusi strategis untuk menekan lonjakan volume sampah nasional.
Hanif menjelaskan, pemerintah merancang proyek ini melalui proses panjang untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik. “Ini suatu langkah panjang yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah sekarang ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan volume sampah di kota besar terus terjadi dan bahkan mencapai sekitar 1.000 ton per hari. Karena itu, pemerintah mendorong penerapan teknologi PSEL sebagai solusi berkelanjutan berbasis energi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan kolaborasi ini mengusung pendekatan aglomerasi agar penanganan sampah tidak berjalan parsial. Ia menyatukan Makassar, Gowa, dan Maros dalam satu sistem pengolahan terpadu.
“Perjanjian kerja sama ini membangun sistem aglomerasi dengan daerah sekitar, khususnya Maros dan Gowa,” jelasnya.
Munafri mengungkapkan, Kota Makassar menghasilkan sekitar 800 ton sampah setiap hari. Namun, kapasitas angkut armada baru mencapai 67 persen sehingga pemerintah kota terus meningkatkan kemampuan transportasi.
“Di Makassar hari ini sampah yang tercatat kurang lebih 800 ton per hari. Ini sebenarnya masih cukup untuk kita maksimalkan. Karena kapasitas angkut yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar itu hanya di angka 67 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, tambahan pasokan dari Kabupaten Gowa sekitar 150 ton per hari dan Maros sekitar 50 ton per hari akan memperkuat operasional fasilitas PSEL. Proyek ini menargetkan pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari dengan potensi produksi listrik 20–25 megawatt.
Munafri juga memastikan penggunaan teknologi modern dalam proyek PLTSa dan menepis kekhawatiran masyarakat soal dampak lingkungan.
“Jadi pembangkit listrik ini modern, yang sudah teruji, yang tidak mungkin pemerintah membangun kalau tidak terbukti,” tegasnya.
Pemerintah Kota Makassar menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan TPA Tamangapa. Sekitar 7 hektare akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL, sementara sisanya menjadi area pendukung.
“Karena 20 sampai 25 persen sampah yang ada di TPA masih bisa dipakai sebagai bahan baku,” jelas Munafri.
Selain pembangunan PLTSa, Pemkot Makassar juga mempercepat pembenahan sistem persampahan dari hulu hingga hilir. Pemerintah mendorong pemilahan sampah berbasis RT/RW, memperkuat bank sampah, mengoptimalkan TPS3R, serta mengembangkan pengolahan sampah organik melalui maggot dan kompos.
Munafri menegaskan pihaknya juga mempercepat transisi dari metode open dumping menuju sanitary landfill.
“Hari ini kita sudah memetakan semua blok-blok yang harus dilakukan penutup tanah setiap hari untuk memastikan tidak ada lagi open dumping yang memberikan tingkat kontaminasi tinggi di kota ini,” pungkasnya.
