Makassar – Layanan transportasi umum di Sulawesi Selatan berhenti beroperasi sejak 1 Januari 2026. Penghentian layanan ini mencakup Teman Bus Mamminasata serta dua koridor Bus Trans Sulsel yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2025.
Selama beroperasi, Teman Bus Mamminasata melayani rute strategis dari Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) di Kabupaten Gowa hingga Kampus Unhas Tamalanrea, Kota Makassar. Program ini berjalan dengan dukungan subsidi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Selain Teman Bus, dua koridor Bus Trans Sulsel juga menghentikan layanan. Koridor 1 melayani rute Pelabuhan Galesong, Kabupaten Takalar–Mall Panakkukang, Kota Makassar. Sementara Koridor 2 melayani rute Kampus Unhas Tamalanrea–Terminal Mandai, Kabupaten Maros.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kini menyiapkan skema baru untuk mengaktifkan kembali operasional Bus Trans Sulsel. Namun, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama dalam penyediaan subsidi penuh.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, mendorong keterlibatan pemerintah daerah di kawasan Mamminasata—Makassar, Maros, Takalar, dan Gowa—dalam pembiayaan subsidi transportasi umum.
“Layanan transportasi umum ini melintasi beberapa wilayah kabupaten dan kota. Karena itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu berkolaborasi agar pelayanan berjalan maksimal,” ujar Andi Rachmatika Dewi, yang akrab disapa Cicu, di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (7/1/2026).
Cicu menjelaskan, subsidi Teman Bus yang sebelumnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini beralih ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemprov Sulsel tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan transportasi umum pada 2026.
“Sejak 2025, pemerintah provinsi memegang kewenangan Teman Bus. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Sulsel tetap mengalokasikan anggaran agar layanan ini kembali beroperasi,” kata Cicu.
Menurutnya, dukungan pemerintah kabupaten dan kota akan meringankan beban subsidi karena layanan bus tersebut juga melayani masyarakat di daerah penyangga Kota Makassar.
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Sulsel, Setyawan, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan proses lelang operasional Bus Trans Sulsel. Ia menargetkan layanan tersebut kembali beroperasi dalam waktu dekat.
“Kami sedang menyusun dokumen lelang dan berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kami menargetkan Trans Sulsel segera kembali melayani masyarakat,” ujar Setyawan.
Pakar transportasi, Prof Lambang Basri, menilai pemerintah wajib menyediakan layanan angkutan umum bagi masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya meningkatkan layanan, bukan menghentikannya.
“Kalau pemerintah benar-benar hadir, tidak seharusnya ada layanan angkutan umum yang berhenti. Idealnya, layanan justru terus ditingkatkan,” ujar Prof Lambang Basri, Minggu (4/1/2026).
Ia menambahkan, Teman Bus Mamminasata selama ini sangat membantu mobilitas warga, terutama mahasiswa dan civitas akademika Universitas Hasanuddin. Sepanjang Januari hingga November 2025, layanan ini mengangkut 660.664 penumpang.
Menurut Prof Lambang, persoalan utama transportasi publik terletak pada kelembagaan dan kesinambungan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pemerintah pusat dan daerah harus membangun satu sistem yang menjamin keberlanjutan angkutan umum. Pemerintah daerah juga perlu berani memberikan subsidi lanjutan secara mandiri,” tegasnya.
Penghentian Teman Bus Mamminasata merujuk pada Surat Edaran Kemenhub yang menyebutkan operasional 20 unit bus berakhir pada akhir 2025. Kontrak Teman Bus sebenarnya telah berakhir dua tahun lalu, namun Pemprov Sulsel dan Universitas Hasanuddin berhasil memperpanjangnya setelah melobi Kemenhub.
Saat ini, Pemprov Sulsel terus mengupayakan pengambilalihan penuh seluruh koridor Teman Bus agar layanan transportasi publik di kawasan Mamminasata kembali berjalan.
