Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam sebuah wawancara menyebut bahwa tidak ada bukti kuat terkait pemerkosaan massal dalam tragedi kerusuhan Mei 1998. Ucapan tersebut memantik gelombang kecaman dari berbagai pihak, mulai dari lembaga negara, aktivis HAM, hingga keluarga korban.
Dalam wawancara bersama IDN Times yang tayang baru-baru ini, Fadli menyatakan bahwa tuduhan pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa pada masa kerusuhan tersebut merupakan “cerita” yang tidak pernah dibuktikan.
“Itu enggak pernah ada proof-nya. Kalau ada, tunjukkan. Enggak pernah ada dalam buku sejarah,” ujar Fadli.
Pernyataan Fadli langsung mendapat respons tegas dari Komnas Perempuan, yang menyebut bahwa pernyataan tersebut melecehkan ingatan kolektif bangsa dan menyinggung korban yang masih mengalami trauma. Komisioner Komnas Perempuan mendesak Fadli Zon untuk segera meminta maaf kepada publik, terutama kepada para penyintas kekerasan seksual.
Sementara itu, Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa ucapan Fadli adalah bentuk pengingkaran terhadap catatan resmi negara dan berpotensi menghambat perjuangan panjang melawan impunitas pelaku kejahatan HAM masa lalu.
“Pernyataan ini keliru dan menyakitkan. Fakta-fakta sudah dicatat dalam dokumen resmi negara,” ujar Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia.
Sejumlah temuan penting, termasuk dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pasca-kerusuhan 1998, menunjukkan bahwa telah terjadi puluhan kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa. Laporan tersebut didasarkan pada investigasi lapangan, laporan medis, serta pengakuan langsung korban dan saksi.
Laporan tersebut telah dijadikan pijakan berbagai lembaga HAM nasional dan internasional dalam mendorong pengakuan dan pemulihan terhadap korban.
Pernyataan Fadli dinilai tidak hanya merendahkan martabat korban, tetapi juga berpotensi mengikis upaya pendidikan publik mengenai pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sejumlah pihak mendesak Presiden dan DPR untuk menegur atau mengevaluasi posisi Fadli sebagai pejabat negara yang seharusnya menjadi penjaga narasi sejarah yang berkeadilan.
Ucapan kontroversial Fadli Zon soal tidak adanya pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 telah membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Di tengah upaya rekonsiliasi dan pencarian keadilan bagi korban, publik menuntut agar pemerintah tidak menutup mata terhadap kebenaran sejarah, serta menjamin agar tragedi serupa tak terulang kembali.
“Kita tidak hanya sedang membicarakan sejarah, tetapi juga soal kemanusiaan dan tanggung jawab moral negara,” ujar salah satu aktivis perempuan dalam forum diskusi darurat yang digelar hari ini di Jakarta. <mtr>
