NGERTI.ID – Tuduhan penistaan agama terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengandung kepentingan politik. Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai tudingan itu tidak proporsional dan tidak objektif.
Nasky menyebut polemik dari ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) berkembang secara berlebihan. Ia melihat pihak tertentu menggiring opini dan membangun framing negatif yang menyasar pribadi JK.
Menurut Nasky, sebagian pihak merespons pernyataan JK secara emosional dan provokatif. Ia menilai narasi tersebut justru berpotensi memicu konflik yang lebih luas.
“Laporan ke kepolisian terhadap Pak JK tidak berdasar. Ia tidak pernah menuding, menghina, atau melecehkan agama tertentu. Tuduhan penistaan agama itu sangat mengada-ada,” ujar Nasky dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).
Ajak Refleksi, Bukan Memicu Konflik
Nasky menegaskan bahwa pernyataan JK mengajak masyarakat memahami hubungan antaragama secara lebih mendalam. Ia menilai JK mendorong publik menemukan nilai universal, terutama kemanusiaan, dalam kehidupan beragama.
Menurutnya, JK juga mengajak masyarakat melakukan refleksi berbasis data dan pengalaman untuk mencegah konflik serupa terulang. Ia menilai langkah ini penting, terutama di tengah dinamika politik nasional dan global yang meningkat.
Ia juga mengingatkan bahwa kelompok tertentu kerap memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi.
“Momentum ini seharusnya kita gunakan untuk memperkuat dialog, menjaga persaudaraan, dan merawat nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Rekam Jejak JK Jadi Bukti
Nasky menilai pengalaman JK dalam menyelesaikan konflik di Poso dan Aceh menunjukkan kapasitasnya sebagai tokoh perdamaian. Ia juga menolak anggapan bahwa JK tidak memahami nilai agama lain.
Ia meminta publik memahami konteks pernyataan JK secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, ia menekankan bahwa setiap pihak harus membuktikan tuduhan melalui mekanisme hukum, bukan lewat opini di media sosial.
Soroti Upaya Pembunuhan Karakter
Dalam analisisnya, Nasky menyinggung strategi politik seperti decapitation strategy dan policy sabotage. Ia menilai pihak tertentu berupaya melemahkan JK sebagai figur penting dalam kebijakan publik.
“Serangan ini tidak netral. Ada kepentingan yang ingin menggeser peta kekuasaan dengan merusak kredibilitas tokoh kunci,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan literasi agar tidak mudah terpengaruh narasi provokatif.
Jaga Stabilitas Nasional
Di akhir pernyataannya, Nasky mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pemerintah membutuhkan tim yang solid dan tokoh berpengaruh untuk menjaga arah pembangunan.
“Demokrasi hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan fitnah yang dibungkus opini,” pungkasnya.
