JAKARTA, NGERTI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan detail pengadaan motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut harga satu unit motor mencapai sekitar Rp42 juta, lebih rendah dibanding harga pasar yang berada di kisaran Rp52 juta.
Dadan menjelaskan bahwa BGN memasukkan pengadaan motor listrik ini ke dalam anggaran tahun 2025. Dari total rencana 24.400 unit, BGN merealisasikan sekitar 21.600 hingga 21.800 unit.
“Pengadaan ini sudah masuk dalam anggaran 2025,” ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran baru untuk pembelian motor listrik pada tahun 2026. BGN akan memanfaatkan seluruh unit yang tersedia untuk mendukung operasional dapur MBG, terutama di wilayah dengan akses sulit.
Motor listrik ini membantu petugas SPPG menjangkau daerah terpencil. Menurut Dadan, kendaraan ini memperlancar distribusi dan mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“BGN akan mendistribusikan motor ini untuk operasional lapangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menambah pengadaan motor listrik baru untuk program MBG tahun ini. Ia memastikan isu yang beredar merujuk pada anggaran tahun sebelumnya.
Purbaya juga menyebut pemerintah membatasi sisa unit yang belum tiba. BGN sudah menerima sebagian unit, sementara pemerintah menghentikan pengadaan sisanya.
“Untuk tahun ini tidak ada pembelian baru. Pemerintah membatasi sisa yang belum tiba,” kata Purbaya.
Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan deretan motor listrik di dalam gudang. Konten itu memicu spekulasi publik soal jumlah unit yang disebut mencapai puluhan ribu dan dikaitkan dengan distribusi di wilayah tertentu.
Dadan menegaskan BGN menyesuaikan pengadaan dengan kebutuhan operasional, bukan menambah unit secara berlebihan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program.
Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan layanan gizi berjalan lebih efektif, terutama di daerah dengan keterbatasan akses transportasi.
