Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penyaluran BLTS 2025 (Bantuan Langsung Tunai Sementara) berjalan tepat sasaran. Kemensos mulai menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp 30 triliun kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi dengan seluruh Dinas Sosial se-Indonesia melalui zoom meeting di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (21/10/2025).
Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah harus berkoordinasi agar bantuan menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria.
Yaitu mereka yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengakses data penerima melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dikelola Pusdatin Kemensos.
Kemensos Libatkan Pendamping dan Pilar Sosial untuk Kawal Penyaluran BLTS ke 35 Juta KPM
Selain pemerintah daerah, Kemensos juga melibatkan para pendamping dan pilar sosial untuk mendampingi serta mengedukasi masyarakat penerima bantuan.
“Pendampingan ini penting agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya. Para pendamping juga diminta melaporkan kendala penyaluran di wilayah masing-masing. Proses ini sekaligus menjadi groundcheck agar kita mengetahui kondisi objektif para penerima manfaat,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan, BLTS bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bantuan ini menyasar kelompok masyarakat di desil 1–4 berdasarkan DTSEN.
Ia menyebut terdapat lebih dari 20,8 juta KPM reguler penerima bansos dan lebih dari 14 juta KPM baru.
Yang sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan. Kemensos menyalurkan bantuan pada triwulan IV tahun 2025 melalui dua mekanisme:
- KPM reguler melalui bank-bank Himbara.
- KPM baru melalui PT Pos Indonesia karena belum memiliki rekening.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk Oktober, November, dan Desember secara sekaligus dengan total Rp 900 ribu, sementara KPM reguler menerima total Rp 1,5 juta.
Gus Ipul juga menekankan percepatan verifikasi data penerima dan Penyaluran BLTS 2025 agar bantuan segera tersalurkan.
“Kami menargetkan penyelesaian verifikasi data dalam lima hari. Setelah verifikasi selesai, kami akan langsung meneruskan data tersebut ke PT Pos Indonesia agar segera menyalurkan bantuan, sesuai arahan Presiden untuk mempercepat penerimaan bantuan oleh masyarakat,” tutupnya.
