Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah mencatat saldo akhir negara capai Rp 457,5 triliun. Senin (1/7/2025).
Angka ini mencerminkan upaya pemerintah menjaga pengelolaan fiskal tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global dan politik domestik.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah menghitung saldo berdasarkan SAL, SiLPA, serta koreksi pembukuan lain.
Jumlah akhirnya tercatat sebesar Rp 457,5 triliun.
Ia menyampaikan informasi tersebut dalam laporan keuangan pemerintah pusat pada Senin, 1 Juli 2025.
Menurutnya, pemerintah memanfaatkan kas negara sebagai bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian global dan kebutuhan awal tahun.
Kondisi ini penting dalam masa transisi pemerintahan menuju kabinet baru hasil Pemilu 2024.
“Pemerintah memerlukan saldo kas negara yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas nasional,” jelasnya.
Sebelumnya, SAL 2024 tercatat sebesar Rp 459,5 triliun.
Setelah digunakan membiayai APBN dan disesuaikan dengan SiLPA, saldonya menjadi Rp 457,5 triliun.
Dalam laporan yang sama, pemerintah mencatat total utang negara mencapai Rp 10.269 triliun pada akhir 2024.
Pemerintah juga mencatat total aset negara mencapai Rp 13.692,4 triliun.
Dengan demikian, nilai ekuitas fiskal Indonesia tercatat sebesar Rp 3.424,4 triliun.
“Angka-angka ini mencerminkan pemerintah menjaga posisi keuangan negara secara kredibel dan berkelanjutan,” tegas Sri Mulyani.
Sepanjang 2024, pemerintah mencatat defisit APBN sebesar Rp 507,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.
Capaian ini lebih rendah dari target awal sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.
Hal ini menunjukkan pengelolaan belanja negara yang efisien dan terkendali.
Pemerintah menilai saldo akhir sebesar Rp 457,5 triliun membuktikan kondisi fiskal Indonesia masih terkendali dan sehat.
Sri Mulyani menegaskan pemerintah terus mengelola keuangan negara secara hati-hati, adaptif, dan responsif.
Langkah ini dilakukan untuk menjawab tantangan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
