Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lalu Hadrian, menyampaikan kritik tajam terhadap pelibatan TNI dan Polri dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sejumlah sekolah, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Lalu Hadrian menyampaikan kritik tersebut dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).
Menurut Lalu, pelibatan TNI Polri dalam MPLS justru menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap guru sebagai aktor utama dalam pendidikan karakter siswa. “MPLS seharusnya menjadi ruang bagi guru dan keluarga besar sekolah untuk memperkenalkan nilai-nilai dan budaya belajar kepada siswa baru,” tegasnya di hadapan Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Ia juga mengapresiasi kebijakan Kemendikdasmen yang telah menetapkan durasi MPLS minimal lima hari.
Namun mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak bergeser dari semangat pendidikan humanis. “Kalau setiap ada kegiatan MPLS selalu diserahkan ke TNI atau Polri, maka ini memberi kesan seolah kita tidak percaya pada para pendidik kita,” ujar Lalu.
Lalu menegaskan bahwa pendekatan bernuansa ancaman sejak awal dapat memicu trauma psikologis pada siswa baru. “Pendekatan seperti itu bisa berdampak negatif, apalagi bagi siswa yang baru naik jenjang dari SMP ke SMA. Kita perlu menciptakan suasana yang nyaman bagi mereka, bukan suasana yang intimidatif,” lanjutnya.
Ia mengajak Kemendikdasmen untuk memperkuat peran guru dalam pembentukan karakter dan budi pekerti siswa. “Saya yakin guru-guru kita memiliki kapasitas dalam membentuk disiplin dan moral siswa tanpa harus melibatkan pendekatan militeristik,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan melibatkan TNI-Polri untuk menanamkan disiplin dan mencegah perilaku menyimpang
Seperti pelanggaran lalu lintas atau keterlibatan dalam geng motor. “TNI dan Polri kami libatkan agar ada pencegahan dini terhadap perilaku negatif anak-anak sekolah,” kata Dedi.
Meski demikian, Lalu menekankan perlunya kebijakan pendidikan yang berkesinambungan dan tidak bersifat reaktif. “Kita butuh kesinambungan program, bukan solusi jangka pendek yang justru berpotensi membingungkan arah pendidikan,” tutupnya.
