Jakarta – Di tengah kemegahan ibu kota, banyak warga Jakarta tetap menghadapi tekanan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Jakarta per Maret 2025 meningkat menjadi 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Namun, jika membandingkannya dengan Maret 2024, terjadi penurunan tipis dari 4,30 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut lonjakan jumlah pencari kerja turut mendorong kenaikan angka kemiskinan. Ia menilai banyak pendatang dari luar daerah datang ke Jakarta dengan harapan tinggi, tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan.
“Banyak orang datang ke Jakarta karena ekspektasi tinggi, dan hal itu memengaruhi statistik kemiskinan,” ujar Pramono pada 2 Agustus 2025.
Faktor Kenaikan Kemiskinan di Jakarta
BPS DKI Jakarta mencatat jumlah warga miskin pada Maret 2025 mencapai 464.870 orang, bertambah sekitar 15.800 jiwa dari sebelumnya. Kenaikan ini berkaitan dengan meningkatnya garis kemiskinan yang mencapai Rp852.798 per kapita per bulan.
Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, menjelaskan bahwa kenaikan garis kemiskinan mendorong banyak warga yang sebelumnya berada sedikit di atas ambang batas menjadi masuk kategori miskin.
Sementara itu, Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyoroti peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki di kota-kota besar, termasuk Jakarta, dari 5,87% menjadi 6,06%.
“Laki-laki biasanya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Maka, kenaikan TPT mereka secara langsung memengaruhi angka kemiskinan,” ujar Ateng.
Pemprov DKI Susun Tujuh Langkah Atasi Kemiskinan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung merespons situasi tersebut dengan menyusun tujuh kebijakan strategis. Tujuannya yaitu menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah semakin terbebani kondisi ekonomi. Oleh karena itu, Pemprov mengambil langkah cepat untuk menanggulangi dampaknya.
Berikut tujuh strategi yang Pemprov DKI Jakarta siapkan:
- Memperluas bantuan sosial bagi kelompok hampir miskin dan masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi.
- Menstabilkan harga pangan dan energi melalui intervensi pasar, subsidi distribusi, serta memperkuat cadangan pangan.
- Mendorong penciptaan lapangan kerja formal lewat program padat karya, pelatihan digital, dan penguatan UMKM.
- Menyediakan hunian terjangkau serta subsidi untuk listrik, transportasi umum, dan pendidikan.
- Memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan dan memperluas layanan publik di daerah padat penduduk.
- Mengembangkan infrastruktur dasar, ekonomi hijau, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan.
- Membentuk Jakarta Fund guna mendorong investasi produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
Suharini menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat sinergi lintas sektor dengan pemerintah pusat, pelaku usaha, dan lembaga filantropi.
“Kami ingin bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tapi juga memperkecil jurang kesenjangan sosial,” ucapnya.
DPRD DKI Apresiasi Capaian dan Dorong Perluasan Program
Meski angka kemiskinan meningkat, Jakarta tidak termasuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai bukti dari kebijakan yang tepat sasaran.
Kenneth menilai berbagai program unggulan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), layanan kesehatan, hingga pelatihan kerja, telah memberi dampak nyata bagi warga berpenghasilan rendah.
“Kami di DPRD akan terus mendorong agar program-program itu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya.
Ia pun mendorong Pemprov DKI untuk terus memperkuat strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan.
“Kami masih menghadapi tantangan ke depan, tetapi capaian ini menunjukkan bahwa Jakarta punya pondasi kuat untuk mewujudkan keadilan sosial secara merata,” pungkas Kenneth.
