NGERTI.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kebijakan pemberian bonus atau tantiem bagi jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut langsung menarik perhatian publik dan memicu pro-kontra di kalangan elite.
Rocky Gerung: Simbol Perombakan Pola Lama
Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah Prabowo sebagai awal perubahan besar yang memutus pola lama, di mana segelintir elite menikmati keuntungan dari negara. Menurutnya, penghapusan tantiem menunjukkan perlawanan terhadap budaya “kemewahan” yang melibatkan kelompok tertentu selama satu dekade terakhir.
Rocky secara terang-terangan menyinggung pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Belakangan ini terlihat ada energi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar populis,” ujarnya dalam kanal YouTube pribadinya, Sabtu (16/8/2025).
Menutup Kebocoran APBN
Menurut Rocky, kebijakan Prabowo memperlihatkan keberanian meninggalkan praktik lama ketika era Jokowi kerap menggunakan APBN untuk melayani kepentingan elite. Ia menilai keputusan ini menjadi langkah awal untuk menutup kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“APBN itu memang bolong, menambalnya bisa lewat utang, tapi pertanyaannya: jaminannya apa?” sindir Rocky.
Pahit bagi Elite yang Dimanjakan
Rocky menegaskan, keputusan ini bakal menjadi pil pahit bagi kalangan elite yang terbiasa menikmati privilese selama pemerintahan sebelumnya. “Ini jadi patokan Prabowo untuk melahirkan kebijakan yang tidak populer bagi segelintir elite yang selama ini dimanjakan,” katanya.
Sinyal Perang dengan Oligarki
Lebih jauh, Rocky menafsirkan langkah Prabowo sebagai sinyal konfrontasi dengan oligarki. Ia menilai kalangan pemodal mulai resah karena arah kebijakan pemerintah baru lebih berpihak pada rakyat.
“Kita melihat ada tanda-tanda konsolidasi dari oligarki yang khawatir Prabowo masuk ke pola pikir non-kapitalis,” jelasnya.
Kritik Langsung Prabowo ke Bos BUMN
Dalam pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Parlemen pada Jumat (15/8/2025), Prabowo mengkritik anomali sejumlah BUMN yang merugi tetapi tetap memberikan bonus besar kepada komisaris.
“Masak ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun,” ucapnya.
Prabowo bahkan menyebut tantiem sebagai “akal-akalan” direksi dan komisaris. Ia menegaskan, siapa pun di jajaran direksi atau komisaris yang tidak sepakat dengan kebijakan ini sebaiknya mundur. “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu hanya istilah asing supaya rakyat tidak paham,” tegasnya.
