NGERTI.ID – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menilai gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai kota berakar dari sikap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melontarkan pernyataan kontroversial dan merendahkan masyarakat.
Menurut JK, wakil rakyat harus bijak saat menanggapi kritik publik. Ucapan yang tidak terkendali justru memicu keresahan sosial yang lebih luas.
“Jangan asal bicara, apalagi sampai menghina masyarakat. Itulah yang menjadi sumber masalah,” tegas JK, Jumat (29/8/2025).
Imbauan Jusuf Kalla untuk DPR dan Masyarakat
JK meminta anggota DPR menahan diri dan menjadikan kerusuhan beberapa hari terakhir sebagai pelajaran penting. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak meluapkan kemarahan lewat aksi merusak.
“Saya paham keresahan publik, khususnya para pengemudi ojek online setelah kendaraan taktis Brimob menewaskan rekan mereka Affan Kurniawan. Tapi kalau protes dilakukan dengan merusak, kehidupan kita semua akan terganggu,” jelasnya.
JK menegaskan, masyarakat hanya bisa menjaga stabilitas sosial dan ekonomi jika mereka bersama-sama menjaga ketertiban. “Kalau kota terus bergejolak, ekonomi berhenti, pendapatan turun, dan keluarga ikut terdampak,” ujarnya.
Polemik Tunjangan DPR Jadi Pemicu
Gelombang protes muncul karena polemik soal gaji dan tunjangan jumbo DPR. Sejumlah komentar anggota dewan justru memperkeruh suasana.
Salah satunya, pernyataan anggota Fraksi Nasdem, Nafa Urbach, yang mendukung tunjangan rumah Rp50 juta per bulan dengan alasan sulit mencari kontrakan dekat Senayan. Ucapan itu memicu kritik keras hingga akhirnya ia meminta maaf.
Kontroversi lain muncul dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, yang menyebut seruan “Bubarkan DPR” sebagai “orang tolol se-dunia.” Komentar ini semakin menambah bara di tengah keresahan publik.
Dari Tunjangan Jumbo ke Tuntutan Keadilan
Rangkaian ucapan anggota DPR tersebut memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Situasi semakin panas setelah tragedi Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas karena kendaraan Brimob melindasnya saat aksi di Jakarta.
Aksi yang semula menolak tunjangan jumbo DPR kini berubah menjadi tuntutan keadilan atas tindakan aparat.
