JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi 8, Erwin Aksa, menggelar reses bersama warga Sukabumi Utara pada 23 November lalu. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan aspirasi terkait program Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
Program RST sendiri merupakan program bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar dapat memiliki rumah yang layak huni dan/atau tempat usaha. Dengan nilai bantuan sebesar Rp20 juta per keluarga penerima manfaat (KPM), tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan penerima melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni atau pembangunan rumah usaha sederhana.
Namun, dalam pelaksanaannya, warga menyoroti adanya kendala administrasi. Anwar, salah seorang warga Sukabumi Utara, mengutarakan bahwa program RST seharusnya tidak hanya mengakomodir sertifikat dengan status Hak Milik (SHM), tetapi juga menerima sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Anwar menjelaskan, banyak keluarga miskin di Jakarta yang bukti kepemilikan propertinya masih berstatus HGB, yang umumnya merupakan warisan dari orang tua. Ia menyoroti bahwa warga terbentur biaya jika harus meningkatkan status sertifikat tersebut ke SHM.
Menurutnya, biaya yang harus dikeluarkan warga tidak sedikit. Biaya tersebut mencakup Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi properti warisan, serta biaya notaris, pengukuran, dan administrasi lainnya.
“Saya minta Pak Dewan menyampaikan di DPR, kalau bisa RST jangan dipersulit, Pak. Rata-rata warga kami yang rumahnya tidak layak hanya memiliki HGB warisan orang tua. Mereka mau naikkan ke SHM tapi tidak punya biaya,” ujar Anwar dalam reses tersebut.
Menanggapi aspirasi ini, Erwin Aksa, selaku anggota dewan yang bermitra dengan Kementerian Sosial, berjanji akan mendiskusikan hal ini langsung dengan Menteri Sosial. Menurut Erwin, apa yang disampaikan Anwar merupakan aspirasi yang mewakili banyak warga lainnya.
“Aspirasi ini akan menjadi perhatian saya saat bertemu dengan Menteri Sosial. Saya sepakat, warga yang membutuhkan bantuan perbaikan hunian layak jangan lagi dibebani dengan proses administrasi yang rumit. Apalagi kalau mereka harus mengeluarkan biaya,” pungkas Erwin Aksa.
