Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkuat peran kementeriannya dalam percepatan pembangunan wilayah dan mendorong program swasembada nasional di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada beton dan baja, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam keterangan tertulis pada Kamis (23/10/2025), AHY menegaskan bahwa pemerintah harus menggunakan setiap rupiah anggaran infrastruktur untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama di daerah yang selama ini tertinggal agar percepatan pembangunan wilayah bisa berjalan.
AHY menilai pemerintah menjalankan pendekatan pembangunan yang bersifat holistik dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Sinergi Lima Kementerian Teknis
Kemenko Infrastruktur mengorkestrasi lima kementerian teknis: ATR/BPN, PUPR, PKP, Perhubungan, dan Transmigrasi. Melalui kerja sama lintas sektor ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi, swasembada air, pangan, energi, serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.
Beberapa capaian utama antara lain:
- Swasembada Pangan dan Air: Rehabilitasi jaringan irigasi untuk ratusan ribu hektare sawah serta pembangunan 10 dari 15 bendungan yang ditargetkan rampung.
- Swasembada Energi: Implementasi RUPTL 2025–2034 dengan kapasitas total 69,5 GW, termasuk sumber energi terbarukan dan penyimpanan.
- Pendidikan dan Gizi: Pembangunan 165 Sekolah Rakyat bagi 15.920 siswa, serta pembangunan 104 lokasi tambahan pada 2026. Kementerian PUPR juga akan membangun 264 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Program 3 Juta Rumah: Sebanyak 200.809 unit rumah terbangun melalui FLPP (57% dari target), dan 23.420 unit melalui BSPS (52%).
Konektivitas dan Transmigrasi Dalam Percepatan Pembangunan Wilayah
Untuk memperkuat konektivitas nasional, pemerintah membangun dan meningkatkan lebih dari 1.200 km jalan serta 190 meter jembatan. Selain itu, pemerintah merehabilitasi 20 pelabuhan dan menyiapkan 6 terminal tipe A, termasuk membangun infrastruktur pendukung bagi IKN dan kawasan pariwisata strategis nasional.
Sementara di sektor transmigrasi, pemerintah meluncurkan sejumlah program unggulan, seperti:
- Trans Tuntas: 6.615 sertifikat hak milik (SHM) telah diterbitkan.
- Trans Lokal: 1.299 KK ditempatkan di 10 lokasi.
- Trans Patriot: 2.000 akademisi dan guru besar ditempatkan di 154 lokasi transmigrasi.
Dorong Tata Ruang dan Ekonomi Hijau
AHY menekankan pentingnya pembangunan berbasis tata ruang berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis data geospasial dari BIG, daerah dapat menetapkan kawasan produktif tanpa mengorbankan ruang hijau.
“Dengan RDTR yang jelas dan berbasis data, investasi bisa lebih cepat masuk tanpa merusak lingkungan,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong peremajaan kendaraan angkutan menuju standar ramah lingkungan, pengembangan industri energi bersih, serta pembangunan infrastruktur pengaman pesisir Pantura Jawa untuk melindungi 50 juta warga.
Pemerintah juga menggulirkan program lain seperti drainase modern, normalisasi sungai, dan waste-to-energy sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau.
“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga fondasi masa depan yang lebih adil, hijau, dan inklusif,” ujar AHY.
Pendampingan dan Tim Teknis
Sejumlah pejabat Kemenko Infrastruktur mendampingi AHY dalam kesempatan itu, antara lain Sekretaris Kemenko Ayodhia GL Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Muhammad Rachmat Kaimuddin, Staf Khusus Bidang Komunikasi Herzaky Mahendra Putra, dan Staf Khusus Bidang Kerja Sama Luar Negeri Merry Riana.
