Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi melakukan Pemblokiran aplikasi pesan instan Zangi milik Secret Phone, Inc. karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.
Publik menyoroti aplikasi Zangi karena aktor Ammar Zoni diduga menggunakan platform tersebut untuk berkomunikasi dalam kasus peredaran narkoba di rumah tahanan.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan regulasi untuk memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik mematuhi ketentuan pendaftaran. Kepatuhan penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan digital di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, dikutip dari situs resmi Komdigi, Selasa (21/10/2025).
Alexander menjelaskan bahwa pihaknya memblokir Zangi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.
Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Aturan tersebut mewajibkan setiap penyedia layanan digital yang beroperasi di Indonesia memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE).
Hingga saat ini, Zangi belum mendaftarkan diri sebagai PSE Privat.
Meskipun masyarakat Indonesia masih bisa mengakses aplikasinya sebelum pemerintah memblokir layanan tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan kepada PSE yang tidak terdaftar.
Komdigi menegaskan bahwa langkah Pemblokiran aplikasi Zangi bukan bentuk pembatasan.
Melainkan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional.
“Pemutusan akses ini bukan tindakan pembatasan, tetapi bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan guna melindungi tata kelola dan keberlangsungan ruang digital agar tetap aman dan terpercaya bagi seluruh pengguna,” tegas Alexander.
Lebih lanjut, Komdigi mengimbau seluruh PSE, baik lokal maupun asing.
Agar segera mendaftarkan layanan mereka melalui sistem OSS (Online Single Submission). Pemerintah mewajibkan pendaftaran ini untuk memastikan setiap platform digital beroperasi sesuai ketentuan hukum di Indonesia.
“Pemerintah membuka ruang bagi semua penyelenggara untuk mematuhi ketentuan pendaftaran. Dengan kepatuhan tersebut, ekosistem digital Indonesia akan semakin sehat dan berdaya saing,” tutup Alexander.
