Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa keputusan TikTok nonaktifkan live bukan merupakan instruksi dari pemerintah Indonesia. Ia menjelaskan, langkah tersebut sepenuhnya kebijakan internal TikTok sebagai upaya melakukan evaluasi terhadap konten yang beredar.
Nezar menegaskan seusai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025), bahwa pemerintah tidak menginstruksikan kebijakan tersebut, melainkan TikTok yang secara sukarela mengambil langkah itu.
Nezar menyebut, TikTok mengambil langkah tersebut karena menemukan banyak konten bermuatan negatif saat eskalasi kerusuhan yang terjadi dua hari sebelumnya. Menurutnya, perusahaan media sosial itu tengah berusaha memperketat pemantauan konten yang bertentangan dengan pedoman komunitas.
“Mereka sedang memonitor konten-konten negatif yang berlawanan dengan community guidelines mereka,” jelas Nezar.
Meski demikian, ia menyadari bahwa penonaktifan fitur live berdampak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan TikTok sebagai kanal penjualan. Nezar mengakui keresahan yang muncul, tetapi ia mengingatkan masyarakat bahwa TikTok masih menyediakan fitur lain yang dapat mereka manfaatkan untuk berjualan.
“Tapi jangan lupa bahwa ada fitur-fitur lain juga di TikTok yang masih aktif. Jadi UMKM tetap bisa memanfaatkannya untuk berjualan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam diskusi selanjutnya, pemerintah akan membahas cara penggunaan fitur live yang aman bagi UMKM maupun masyarakat umum.
Namun hingga kini, Nezar belum dapat memastikan kapan fitur tersebut akan kembali normal. “Itu tergantung TikTok. Mereka yang menentukan berapa lama TikTok nonaktifkan live karena evaluasi masih berlangsung,” imbuhnya.
Lebih jauh, Nezar mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial, khususnya agar tidak menyebarkan konten provokatif. Ia menekankan pentingnya menjaga ruang digital tetap sehat dan aman.
“Kita inginkan sekali lagi, ekspresi warga bisa disampaikan dengan baik di media sosial. Tapi kita juga harus memikirkan keselamatan warga atas beredarnya konten provokatif, yang menganjurkan pembakaran, bahkan mengarahkan kepada pembunuhan,” tegasnya.
