Jakarta – Presiden Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina secara resmi dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025. Macron menegaskan bahwa keputusan ini menunjukkan komitmen historis Prancis terhadap perdamaian di Timur Tengah yang adil dan berkelanjutan.
“Dalam semangat komitmen kami terhadap perdamaian, saya memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan menyampaikan pernyataan resmi di Sidang Umum PBB bulan September,” tulis Macron melalui akun X resminya @EmmanuelMacron pada Jumat (25/7). Langkah ini mempertegas peran aktif Prancis dalam mendukung pengakuan internasional Palestina.
Dengan demikian, langkah Prancis akan menambah jumlah negara yang mengakui Palestina menjadi 143. Selain itu, Prancis mengambil peran sebagai kekuatan Eropa paling berpengaruh yang menyokong pengakuan kenegaraan Palestina secara resmi. Keputusan ini memperkuat posisi Prancis dalam konstelasi politik global Timur Tengah.
Lebih lanjut, Macron menekankan pentingnya mengakhiri perang berkepanjangan di Gaza dan menyelamatkan warga sipil. Ia menyatakan bahwa solusi dua negara menjadi satu-satunya jalan untuk menciptakan stabilitas kawasan Timur Tengah yang berkelanjutan.
“Kita harus segera menghentikan perang, membebaskan semua sandera, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara besar-besaran untuk rakyat Gaza,” ujarnya. Macron juga menyerukan kolaborasi internasional demi menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara damai.
Di sisi lain, Macron menyoroti perlunya mendemiliterisasi Hamas, membangun kembali Gaza, dan mewujudkan negara Palestina merdeka yang stabil. Ia menuntut Palestina untuk mengakui Israel secara penuh dan menerima demiliterisasi guna menciptakan perdamaian jangka panjang di kawasan.
Spanyol Sambut Langkah Prancis
Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyambut langkah Macron dengan positif. Ia menilai keputusan Prancis dapat memperkuat upaya menjaga solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina—sebuah solusi yang, menurutnya, kini terancam oleh kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan keluar. Kita harus bersatu mempertahankan jalan ini dari upaya penghancuran Netanyahu,” tulis Sanchez di media sosial. Ia juga menyerukan agar negara-negara Eropa lain mendukung pengakuan internasional Palestina.
Netanyahu Menolak Keras
Sebaliknya, Netanyahu menanggapi keputusan Prancis dengan penolakan keras. Ia mengecam langkah tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap tindakan teror dan menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Israel.
Dalam pernyataannya yang dikutip AFP, Netanyahu menuduh Palestina tidak berniat hidup berdampingan secara damai. “Palestina ingin menggantikan Israel, bukan hidup bersama secara damai,” katanya tegas. Ia juga menyatakan bahwa pengakuan kenegaraan Palestina hanya akan memperbesar risiko konflik baru.
Tak hanya itu, Netanyahu memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina bisa membuka jalan bagi Iran untuk menciptakan proksi baru yang memperkuat ancaman terhadap Israel, serta memperpanjang konflik Israel-Palestina secara militer.
Korban Sipil di Gaza Terus Bertambah
Di tengah ketegangan ini, krisis kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat bahwa serangan Israel telah menewaskan lebih dari 59.000 warga Palestina dan melukai 143.000 lainnya. Sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak yang terdampak langsung perang berkepanjangan di Gaza.
Oleh karena itu, lembaga tersebut memperkirakan jumlah korban masih akan bertambah karena banyak warga masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan yang hancur akibat gempuran militer Israel. Situasi ini mempertegas urgensi penyelesaian konflik Israel-Palestina secara damai dan pentingnya perdamaian di Timur Tengah.
