Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menceritakan pengalamannya saat menghadiri aksi unjuk rasa di sekitar kompleks parlemen, Senin (25/8/2025). Ia memilih bersembunyi di tengah situasi yang memanas, tetapi tetap mendengarkan secara langsung aspirasi publik di depan Gerbang Pancasila DPR.
“Aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila itu sangat apresiasi bagus. Kenapa saya bilang bagus, karena menyampaikan secara langsung aspirasi di ruang terbuka tanpa anarkisme, itu empat jempol buat teman-teman,” kata Ahmad Sahroni di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ahmad Sahroni menilai aksi damai di Gerbang Pancasila positif
Sahroni menilai masyarakat telah mencontohkan langkah positif dengan menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, ia menyesalkan karena sebagian massa melakukan kericuhan dan merusak fasilitas umum. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk premanisme.
Ia menegaskan bahwa jika para pendemo kemarin menyampaikan aspirasi untuk bertemu dengan perwakilan atau pimpinan DPR secara langsung dan baik-baik, maka pimpinan DPR kemungkinan besar akan menerimanya dengan baik.
Politikus NasDem itu menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan tanpa harus menimbulkan kegaduhan. Ia berharap peristiwa tersebut bisa menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak.
“Cuma karena kemarin penyampaiannya mungkin tidak didahulukan oleh perwakilan dari para pendemo. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik. Para pendemo yang kemarin di Gerbang Pancasila itu sangat akomodatif dan aspirasi tersalurkan melalui komunikasi yang terbuka,” lanjutnya.
Sahroni mengaku sengaja memilih untuk tidak tampil di hadapan massa. Meski demikian, ia hadir di lokasi dan mendengarkan langsung aspirasi publik. “Itu bagus sekali, karena dengar langsung di sana. Tapi kan saya nggak mungkin menampakkan fisik. Saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung. Dan itulah saya mengapresiasi kepada mereka yang menyalurkan aspirasi dengan cara yang bagus dan baik,” ungkapnya.
Massa menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (25/8/2025) untuk menolak kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta. Demonstrasi tersebut sempat berujung ricuh di sekitar kompleks parlemen.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa tunjangan rumah bagi anggota dewan hanya bersifat sementara. “Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Sehingga dipandang perlu, untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah,” jelas Dasco.
Ia menegaskan bahwa DPR hanya akan memberikan tunjangan perumahan hingga Oktober 2025 atau selama satu tahun masa jabatan berjalan.
DPR menegaskan agar masyarakat memahami latar belakang kebijakan tersebut, sekaligus menjadikan aspirasi publik sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya.
