Close sidebar
Advertisement Advertisement
#1 - Damkarmat Makassar Kerahkan 60 Armada untuk Antisipasi Kemarau Ekstrem 2026 | #2 - Harga BBM Pertamina Resmi Naik, Pertamax Turbo hingga Pertamina Dex Melonjak per 18 April 2026 | #3 - Iran Buka Selat Hormuz untuk Kapal Komersial Selama Gencatan Senjata Lebanon | #4 - YouTube Tutup Kanal Pro Iran “Explosive Media” Usai Sebar Video AI Lego Ejek Donald Trump | #5 - Rismon Sianipar Dapat SP3, Proses Hukum Kasus Ijazah Jokowi Selesai | #6 - Kasus Mengejutkan: Ketua Ombudsman Baru 6 Hari Menjabat Langsung Jadi Tersangka Korupsi | #7 - Polemik Ceramah JK di UGM Dinilai Sarat Framing Politik dan Penggiringan Opini | #8 - Pemerintah Kaji Izin Terbang Pesawat Militer AS, Kemlu Tekankan Kedaulatan Udara Indonesia | #9 - Prabowo dan Macron Bahas Kerja Sama Strategis Indonesia-Prancis di Istana Elysee | #10 - KPK Sita Enam Barang Elektronik Milik Faizal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Impor Bea Cukai | #11 - Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Energi serta Tantangan Pasokan Minyak di Tengah Krisis Global | #12 - Tanah Leluhur Terancam Proyek Geothermal, Pemuda Sangalla’ Angkat Suara dan Melawan | #13 - Presiden Donald Trump Peringatkan China soal Dugaan Pengiriman Senjata ke Iran | #14 - Dramatis! Perundingan AS-Iran Berakhir Buntu Setelah 21 Jam | #15 - Situasi Memanas di Selat Hormuz, Dua Kapal Pertamina Masih Menunggu Izin Melintas | #16 - Rayakan Hari Jadi Pertama, PEVR Jabodetabek Gelar “Golden Journey Anniversary” | #17 - Iran dan AS Berunding di Pakistan, Islamabad Dinilai Jadi Kunci Perdamaian | #18 - Survei Tunjukkan Mayoritas Publik AS Dukung Pemakzulan Donald Trump | #19 - Ijazah Jokowi Dipersoalkan Bertahun-tahun, JK Desak Pembuktian Terbuka di Pengadilan | #20 - Prabowo Minta Arab Saudi Sediakan Terminal Khusus Haji Indonesia, Ini Tujuannya | #21 - Terungkap! Motor Listrik SPPG Rp42 Juta: Fakta Harga, Jumlah, dan Keputusan 2026 | #22 - Ada Apa di Balik Keputusan Ini? Iran Buka Hormuz, AS Mendadak Tunda Serangan Dua Minggu | #23 - BNN Usul Larangan Vape, DPR Dukung Setelah Temukan Kandungan Narkoba Berbahaya | #24 - MUI Sampaikan Komitmen Iran untuk Bantu Tanker Indonesia di Jalur Selat Hormuz | #25 - Timnas Futsal Indonesia Kalahkan Malaysia 1-0, Lolos Semifinal AFF 2026 |
Nasional Peristiwa

Jawa Barat Catat Kasus Kekerasan Perempuan Tertinggi di Indonesia Tahun 2024

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan korban kekerasan perempuan terbanyak

JAKARTA – Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah perempuan korban kekerasan terbanyak pada 2024. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Forum Pengadaan Layanan (FPL) merilis data tersebut pada Selasa (19/8/2025).

“Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta mencatat kasus tertinggi. Faktor utama karena masyarakat di tiga daerah itu lebih mudah mengakses layanan pengaduan,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih.

Damkarmat Makassar Kerahkan 60 Armada untuk Antisipasi Kemarau Ekstrem 2026

Laporan itu menyebut Jawa Barat mencatat 3.579 korban. Jawa Timur berada di urutan kedua dengan 3.077 korban, dan DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 2.844 korban. Jawa Tengah menempati posisi keempat dengan 2.727 korban, disusul Sumatera Utara dengan 2.019 korban. Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat 1.613 korban.

Sejak 2023, Jawa Barat dan Jawa Timur terus berada di peringkat teratas kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebaliknya, Papua Tengah hanya mencatat 51 korban. Papua Pegunungan melaporkan 57 korban, sedangkan Papua Barat Daya 103 korban. Tiga provinsi ini menjadi wilayah dengan angka terendah sepanjang 2024.

Secara nasional, Indonesia mencatat 35.533 perempuan korban kekerasan sepanjang tahun 2024. Laporan tersebut menegaskan bahwa tingginya jumlah laporan tidak hanya menunjukkan banyaknya kasus. Angka tersebut juga menggambarkan keberanian dan kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat untuk melapor.

Harga BBM Pertamina Resmi Naik, Pertamax Turbo hingga Pertamina Dex Melonjak per 18 April 2026

“Di daerah 3T, rendahnya laporan muncul karena hambatan akses dan keterbatasan infrastruktur. Minimnya pendampingan juga menjadi faktor. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat membuat banyak perempuan enggan melaporkan kasus yang mereka alami,” jelas Dahlia.

Bagikan