NASIONAL – Operasi tangkap tangan (OTT) yang direncanakan untuk menjerat Harun Masiku pada 8 Januari 2020 diwarnai sejumlah kejanggalan, seperti diungkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Rossa Purbo Bekti dalam persidangan kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat, 9 Mei 2025, Rossa mengungkapkan bahwa Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri, mengumumkan adanya OTT kepada media sebelum seluruh pihak yang diduga terlibat berhasil diamankan. Pengumuman tersebut diketahui melalui posko dan grup komunikasi internal KPK, yang menimbulkan pertanyaan di kalangan penyidik.
“Kami dapat kabar melalui posko bahwa secara sepihak pimpinan KPK, Firli, mengumumkan terkait adanya OTT. Itu kami ketahui dari posko, dari kasatgas kami, dan itu dishare juga dalam grup. Kami juga mempertanyakan pada saat itu, sedangkan posisi pihak-pihak ini belum bisa diamankan, kenapa sudah diinformasikan ke media,” ujar Rossa dalam persidangan.
Rossa juga menyampaikan bahwa setelah pengumuman OTT oleh Firli, tim satgas yang dipimpinnya diganti dengan tim baru.
“Setelah ekspose itu, satgas saya dikeluarkan,” kata Rossa, menambahkan bahwa satgas baru kemudian menangani perkara tersebut.
Dalam dakwaan terhadap Hasto Kristiyanto, disebutkan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya agar tidak terlacak oleh KPK dan menyarankan Harun untuk tetap berada di kantor DPP PDIP guna menghindari penangkapan. Tindakan ini diduga memfasilitasi pelarian Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.
Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan suap sebesar Rp600 juta kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, bersama dengan Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, untuk mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 atas nama Harun Masiku. Donny telah ditetapkan sebagai tersangka, Saeful telah divonis bersalah, sementara Harun Masiku masih dalam pelarian.
Kesaksian Rossa menambah sorotan terhadap proses OTT yang gagal tersebut dan memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya intervensi dari pimpinan KPK saat itu. Publik dan berbagai pihak mendesak agar KPK mengusut tuntas dugaan kebocoran informasi dan intervensi yang terjadi dalam kasus ini.
