Makassar – Mahasiswa UNM desak Polda, Gelombang protes mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali memenuhi halaman Polda Sulsel. Massa menagih kejelasan penanganan dugaan penyebaran konten asusila, pornografi, dan kekerasan seksual yang menyeret nama Rektor UNM. Desakan publik meningkat, sehingga Kompol Abdul Kadir dari Direktorat Krimsus turun langsung memberikan penjelasan.
Mahasiswa UNM Desak Polda, Proses Penyidikan Sudah Rampung
Kompol Abdul Kadir memaparkan bahwa penyidik memproses laporan sejak 27 Agustus dan langsung memeriksa pelapor, saksi, serta terlapor termasuk Rektor UNM. “Satu hari selesai semua kami periksa. Dua hari kemudian kami panggil rektor, lalu satu minggu setelah itu kami gelar perkara,” ujarnya. Penyidik menggandeng ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli pidana untuk menilai percakapan, gambar, dan stiker yang masuk sebagai alat bukti.
Abdul Kadir menegaskan bahwa gelar perkara sudah tuntas dan seluruh berkas perkembangan penyelidikan sudah masuk ke pimpinan. “Keputusan gelar perkara sudah ada. Kami sudah laporkan ke pimpinan dan tinggal menunggu suratnya di-ACC dan ditandatangani,” katanya. Ia menjelaskan bahwa pergantian Kapolda membuat keputusan akhir harus keluar langsung dari pimpinan baru.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak berniat memperlambat proses. “Saya selalu komunikasi dengan pimpinan. Sebelum ketemu adik-adik, beliau kirim pesan agar kalian bersabar. Tidak lama lagi hasilnya keluar,” ungkapnya di tengah desakan mahasiswa.
Mahasiswa Curigai Lambannya Proses dan Beri Ultimatum
Mahasiswa UNM menilai penyidikan berlangsung terlalu lama dan menimbulkan potensi kecurigaan. Salah satu orator menyebut bahwa UU TPKS menetapkan batas waktu pemeriksaan hanya satu hingga dua bulan. “Kasus ini sudah berbulan-bulan. Kita berhak curiga apa yang terjadi selama dua bulan ini sampai Polda belum memberi kesimpulan,” ucapnya saat berdialog dengan pihak kepolisian. Ia menegaskan bahwa massa tidak mencari siapa yang salah, melainkan menuntut transparansi.
Mereka juga menyoroti dampak reputasi terhadap institusi pendidikan. Lambannya penyelesaian kasus dianggap mampu merusak kepercayaan publik dan mencederai nama kampus. “Ini menyangkut marwah institusi pendidikan. Bayangkan generasi muda hilang minat karena kasus seperti ini. Kami tidak ingin kampus kami tercoreng,” seru salah satu peserta aksi.
Menjawab tekanan itu, Abdul Kadir kembali menegaskan komitmennya untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan. Ia menyebut sudah menyiapkan konsep surat SP2HP. “Produknya sudah jadi, tinggal diteken. Setelah selesai, saya sendiri akan memanggil korban dan menjelaskan hasilnya,” ujarnya.
Meski menerima penjelasan tersebut, mahasiswa tetap mengeluarkan ultimatum. Mereka menegaskan akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar jika Polda Sulsel tidak mengeluarkan keputusan resmi dalam sepuluh hari ke depan. “Kalau sepuluh hari tidak ada hasil, kami akan datang kembali dengan jumlah lebih besar,” tegas salah satu peserta aksi sebelum massa membubarkan diri secara tertib.
