Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pemerataan manfaat pembangunan. Ia menilai program itu bukan kebijakan populis, melainkan strategi untuk menciptakan stabilitas nasional yang dinamis.
Purbaya menanggapi pandangan yang menyebut MBG hanya menghamburkan anggaran.
“Ketika Pak Prabowo menjalankan kebijakan MBG, banyak yang menganggapnya buang-buang uang. Tapi bagi saya, program ini justru memperluas pemerataan manfaat pembangunan dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis,” ujar Purbaya dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Ia menambahkan bahwa konsep pemerataan ekonomi dalam MBG sejalan dengan tiga teori pembangunan nasional dari ekonom Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo.
“Tiga konsep itu meliputi pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Pada masa Orde Baru, masyarakat mengenalnya sebagai Trilogi Pembangunan,” kata Purbaya.
Anggaran MBG Tembus Rp 20 Triliun
Pemerintah mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025, dan kini program tersebut memasuki bulan ke-10. Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp 20 triliun dari total pagu Rp 71 triliun tahun ini.
Pemerintah menyalurkan dana MBG kepada 30 juta penerima manfaat melalui 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat tajam dibanding laporan APBN KiTa per 8 September 2025, ketika realisasi baru mencapai Rp 13 triliun dengan 22,7 juta penerima melalui 7.644 SPPG.
ICW Soroti Kualitas Menu MBG
Sejumlah pihak menilai pelaksanaan MBG masih menyisakan masalah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi pemborosan anggaran karena penyedia makanan gagal memenuhi standar gizi.
“Hasil pemantauan kami menunjukkan banyak menu MBG tidak sesuai standar gizi. Padahal, tujuan awal program ini untuk menekan angka stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak,” ujar Eva Nurcahyani, Staf Divisi Riset ICW, dalam diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).
Tim ICW memantau pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah di Jakarta pada 12 Maret–24 April 2025. Dalam pantauan itu, beberapa guru mengeluhkan menu MBG yang tidak layak konsumsi hingga akhirnya para siswa membuangnya. Menurut ICW, situasi ini memperlihatkan kebijakan efisiensi anggaran yang gagal mencapai sasaran dan memicu kasus keracunan di berbagai daerah.
“Program yang seharusnya menciptakan efisiensi malah menimbulkan pemborosan dan masalah kesehatan,” tegas Eva.
Celios Nilai Skema Asuransi MBG Bebani Fiskal
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar, menilai skema asuransi MBG justru menambah beban fiskal negara.
“Program ini memperluas belanja sosial yang sebenarnya sudah mencakup perlindungan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih alokasi dan memicu pemborosan anggaran,” kata Media Wahyudi, Selasa (13/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebagian dana mengalir ke korporasi atau lembaga asuransi eksternal, sehingga meningkatkan risiko moral hazard.
“Kalau kita menelusuri lebih jauh, skema asuransi MBG ini terlihat seperti cara pemerintah menopang industri asuransi milik BUMN maupun swasta,” ujarnya.
Pemerintah Optimistis Jalankan Program MBG
Pemerintah tetap yakin program Makan Bergizi Gratis mampu memperkuat pemerataan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial nasional. Meski banyak pihak mengkritik efisiensi dan pelaksanaannya, pemerintah terus menyempurnakan program ini agar manfaatnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
