Jakarta – NasDem desak MPR Majelis Permusyarawatan rakyat untuk memberikan penafsiran asli (original intent) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pemisahan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Menurut NasDem, langkah ini diperlukan guna menghindari kebuntuan penafsiran dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan keputusan tersebut.
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyatakan bahwa MPR memiliki kewenangan historis dan konstitusional untuk menjelaskan makna asli dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, termasuk dalam merespons putusan-putusan yang bersifat kontroversial atau multitafsir.
“Kami mendorong MPR untuk memberikan original intent dari putusan MK ini. Jangan sampai kita terjebak dalam kebuntuan penafsiran. MPR adalah lembaga yang merumuskan UUD, maka mereka punya otoritas moral dan konstitusional untuk menjelaskan maksud dari konstitusi tersebut,” kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
NasDem Desak MPR Akan Penyimpangan MK
Willy menilai MK berpotensi menimbulkan interpretasi yang luas dan beragam melalui putusan-putusan belakangan ini, bahkan ia menilai MK seolah menciptakan norma baru yang melampaui kewenangannya sebagai lembaga yudikatif. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar Mahkamah tidak sampai “membuat UUD baru”.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DPR sebenarnya bisa mulai menyusun revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Namun, tanpa landasan hukum yang kuat, langkah itu berisiko bertabrakan dengan norma hukum yang berlaku. Di sinilah pentingnya peran MPR dalam memberikan penafsiran dasar yang bisa menjadi pegangan legal DPR.
“Demokrasi butuh kepastian hukum. Jangan sampai konstitusi kita berubah hanya karena ada puluhan orang yang menggugat. MPR itu anggotanya lebih dari enam ratus orang yang mewakili jutaan rakyat,” tegasnya.
NasDem, tambah Willy, kini tengah membangun komunikasi politik lintas fraksi agar mendorong MPR mengambil sikap. Ia berharap seluruh pihak tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan terkait putusan MK dan bisa segera memberikan kepastian arah kebijakan.
Saat ini, NasDem tengah melakukan komunikasi politik lintas fraksi di DPR untuk menggalang dukungan terhadap dorongan kepada MPR. Willy berharap isu ini tidak terus menjadi polemik yang membingungkan publik.
“Kami sedang membangun komunikasi lintas fraksi untuk mendorong MPR, agar persoalan ini tidak berlarut-larut menjadi problematika,” tutupnya.
