Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa terdapat perusahaan oplos beras sebanyak 212 perusahaan penggilingan padi di Indonesia terbukti melanggar aturan distribusi beras nasional. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan praktik curang dengan mengoplos beras murah dan menjualnya kembali sebagai beras premium. Akibat ulah mereka, negara disebut menderita kerugian hingga Rp 100 triliun setiap tahun.
Dalam momentum politik yang sarat pesan moral itu, Prabowo menyampaikan hal ini saat memperingati Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dan menayangkan pidatonya melalui akun YouTube resmi DPP PKB pada Rabu malam, 23 Juli 2025.
Dalam pidato itu, ia menyoroti persoalan serius tentang perusahaan Oplos beras di sektor pangan nasional dan menuding praktik curang dalam distribusi beras sebagai penyebab kerugian besar bagi negara.
Pemerintah bakal perketat pengawasan distribusi pangan terhadap perusahaan oplos beras
Ia menilai perusahaan oplos beras tersebut sangat merugikan. Para pelaku mengambil beras subsidi atau jenis medium, lalu menggantinya dengan kemasan premium dan menjualnya dengan harga lebih tinggi.
Akibat praktik curang ini, kerugian negara pun tak terelakkan. Prabowo menyebut praktik ini sebagai bentuk kejahatan ekonomi serius yang tak bisa ia toleransi.
“Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Mereka sendiri mengakui setelah berasnya diperiksa di laboratorium,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
“Ini kejahatan pidana. Nggak benar. Saya katakan ini pidana yang kurang ajar. Serakah!” katanya lantang.
Presiden yang juga mantan Danjen Kopassus itu menegaskan tidak akan membiarkan praktik oplos beras terus merajalela. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, ia telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas para pelaku yang merugikan negara.
“Saya minta mereka mengembalikan uang Rp 100 triliun yang telah mereka nikmati secara tidak benar. Jika mereka mengembalikannya, kita bisa sedikit meringankan beban negara,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendukung langkah pemerintah dalam memberantas kejahatan ekonomi. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa distribusi beras ke masyarakat berlangsung secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah, kata dia, akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar kepercayaan publik terhadap distribusi pangan tetap terjaga.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga berencana melibatkan berbagai lembaga terkait dan memperketat sistem pengawasan di seluruh jalur distribusi pangan, mulai dari produsen hingga ke tangan konsumen.
