Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertindak cepat menghadapi maraknya praktik pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Jumat (4/7/2025), Amran menyampaikan bahwa ia telah menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menindak para pelaku pengoplosan.
Amran menyampaikan bahwa praktik pengoplosan beras SPHP menciptakan kerugian besar dan merusak kepercayaan publik terhadap program stabilisasi pangan. Ia mengaku telah menurunkan tim Kementerian Pertanian ke lapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak penegak hukum.
Ia menjelaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri telah memulai pemeriksaan sejak Rabu (2/7/2025). Amran menyebut tim gabungan yang terdiri dari Kementan, Kejaksaan Agung, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan unsur pengawasan lain langsung memeriksa pedagang dan gudang penyimpanan di sepuluh provinsi.
Tim tersebut menemukan praktik pengoplosan yang sistematis. Pelaku hanya memajang 20 persen beras SPHP di rak dagangan. Mereka membongkar 80 persen sisanya, mengemas ulang dalam karung premium, lalu menjualnya dengan harga tinggi.
Pengoplosan beras
Amran menyoroti cara para pelaku memanipulasi harga. Ia menyebut pemerintah menetapkan subsidi harga beras SPHP sebesar Rp1.500 per kilogram, tetapi para pengoplos menjualnya kembali dengan harga Rp2.000 hingga Rp3.000. Dengan cara itu, para pelaku meraup untung besar dan merugikan negara.
“Kalau dihitung, negara rugi Rp2 triliun setiap tahun. Dalam empat tahun, kerugian mencapai Rp10 triliun,” jelas Amran.
Tak hanya negara, masyarakat juga terkena imbasnya. Amran mengungkap bahwa konsumen membeli beras biasa dengan harga premium akibat manipulasi tersebut. Menurutnya, kerugian konsumen bisa mencapai Rp99 triliun karena harga pasar tidak mencerminkan nilai kualitas beras yang sebenarnya.
Amran mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan diam. Ia memastikan Polri dan Kejaksaan Agung akan memproses hukum para pelaku hingga tuntas. Amran juga mendorong pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem pangan nasional, mulai dari distribusi hingga pengawasan pasar.
“Kami akan kejar dan bongkar praktik mafia ini sampai ke akarnya. Rakyat tidak boleh jadi korban. Kami harus jaga keadilan dan kepercayaan publik,” tutupnya dengan tegas.
