Filipina — Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengejutkan publik dengan meminta seluruh anggota kabinetnya untuk mengundurkan diri. Langkah ini diumumkan pada Rabu (22/5/2025) sebagai bagian dari upaya “reset besar-besaran” setelah koalisi pemerintah mengalami kekalahan telak dalam pemilu paruh waktu.
“Kami ingin membentuk pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini adalah saat yang tepat untuk evaluasi menyeluruh,”
— Ferdinand Marcos Jr., Presiden Filipina
(dikutip dari Associated Press)
Koalisi pendukung Marcos hanya berhasil mengamankan enam dari dua belas kursi Senat dalam pemilu Mei 2025—hasil terburuk yang pernah dialami partai penguasa sejak 2007. Di sisi lain, oposisi yang didukung mantan Presiden Rodrigo Duterte dan putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, justru meraih kemenangan besar.
“Kekalahan ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap arah pemerintahan saat ini dan bisa menjadi sinyal pergeseran kekuasaan menjelang 2028,”
— ujar Dr. Rina Lopez, analis politik dari University of the Philippines
Survei Pulse Asia mencatat penurunan signifikan dalam popularitas Presiden Marcos, dari 42% menjadi 25%. Sebaliknya, Sara Duterte mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 59%.
Hubungan antara Marcos dan Duterte memburuk sejak pertengahan 2024. Pada Juni tahun lalu, Sara mengundurkan diri dari posisi kabinet sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap arah pemerintahan.
Ketegangan mencapai puncaknya pada Februari 2025 ketika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pemakzulan Sara Duterte atas dugaan penyalahgunaan dana publik dan pernyataan yang dianggap sebagai ancaman terhadap Presiden Marcos.
“Saya tidak bersalah dan tidak akan tunduk pada tekanan politik. Ini bukan soal hukum, tapi balas dendam,”
— Sara Duterte, Wakil Presiden Filipina
Sara menyatakan tidak akan mengundurkan diri dan menyambut persidangan pemakzulan yang dijadwalkan berlangsung di Senat pada Juli mendatang.
Setidaknya 33 pejabat tinggi telah menyerahkan surat pengunduran diri, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Menteri Keuangan Ralph Recto, Menteri Pendidikan Sonny Angara, dan Menteri Energi Raphael Lotilla.
“Kami menghormati keputusan Presiden dan menyerahkan mandat kami sebagai bentuk komitmen terhadap proses evaluasi nasional,”
— Ralph Recto, Menteri Keuangan Filipina (nonaktif)
Langkah ini dinilai sebagai upaya menyelamatkan legitimasi pemerintahan Marcos menjelang tahun-tahun krusial menjelang Pilpres 2028.
“Langkah ini bisa meredam tekanan politik dalam jangka pendek, tapi tanpa rekonsiliasi nasional, ketegangan politik akan terus membayangi,”
— Jose Maria Gonzales, peneliti senior di Philippine Institute for Political Studies
Krisis politik ini menandai babak baru dalam pemerintahan Marcos dan berpotensi mengubah lanskap politik Filipina dalam waktu dekat. <spl>
